Bawaslu Halut Gelar Sosialisasi UU Pilkada

0
6
Bawaslu Halmahera Utara sosialisasi Undang Undang Pilkada di caffe Paddock Tobelo.

TOBELO, HR—-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara menggelar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Caffe dan Resto Paddock Tobelo sabtu (02/11/2019).
Kegiatan sosialisasi tersebut dalam rangka pengawasan dan pencegahan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2020,
Kegiatan Sosialisasi menghadirkan narasumber Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Masita Nawawi Gani, Kordiv Hukum dan Penanganan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Halmahera Utara Iksan Hamiru dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara Muhammad Rizal.
Semetara pesertanya dari Partai Politik, Organisasi Kepemudaan, mahasiswa, media dan tokoh masyarakat tersebut.
Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Masita Nawawi Gani menyatakan persoalan politik uang, politisasi Sara dan DPT masih menjadi problem kita bersama, selain itu hasil evaluasi masih minimnya partisipasi publik dalam pengawasan dan memberikan informasi pelanggaran-pelanggaran Pemilu atau Pilkada”, untuk itu bawaslu akan melakukan inovasi-inovasi pengawasan dan pencegahan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2020, diantaranya kegiatan sadar DPT, Bawaslu masuk Desa dan rekreasi pengawasan,” katanya.
Sedangkan Kordiv Hukum dan Penanganan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Halmahera Utara Iksan Hamiru mengatakan dalam penanganan pelanggaran dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 berbeda, terutama terkait dengan waktu penanganan pelanggaran,” di Pemilu waktu penanganan 14 hari di Pilkada hanya 5 hari, dan ini adalah tantangan kita di Bawaslu menangani kasus dengan waktu yang siangkat” katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Halmahera Utara, Muhammad Rizal mengatakan sosialisasi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah adalah sangat penting agar masyarakat, partai politik, organisasi kepemudaan dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada berdasarkan Undang Ubdang Nomor 10 tahun 2016,” intinya KPU akan tetap melaksanakan sesuai regulasi,” tegasnya.
Selain itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Rafli Kamaludin menyampaikan Bawaslu  dalam  pelaksanaan penanganan pelanggaran pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada berbeda” pada Pemilu outputnya putusan, sementara Pilkada outputnya hanya rekomendasi dan tentunya ini lemah, untuk itu kahadiran peserta sosialisasi dari partai politik, organisasi pemuda, media dan tokoh masyarakat dalam kegiatan ini sangat representatif untuk disampaikan” tandasnya (man)

Tinggalkan Balasan