Bupati Halut Keluarkan Instruksi Lindungi Aset Negara

0
20
Kabag Hukum dan HAM Setda Halmahera Utara, Hairudin Dodo

TOBELO, HR— Bupati Halmahera Utara Frans Manery mengeluarkan instruksi kepada pimpinan perangkat daerah, para camat dan kepala desa tentang pengamanan dan perlindungan aset milik negara/daerah.
Instruksi bupati dengan nomor 1 tahun 2018 itu dalam rangka untuk mencegah dan mengantisipasi berbagai hal yang timbul akibat persoalan hukum menyangkut aset negara/daerah yang terjadi akhir-akhir ini khususnya masalah tanah.
Kabag Hukum dan HAM Setda Halmahera Utara, Hairudin Dodo mengatakan instruksi bupati telah dikeluarkan pada tahun 2018, dan sekarang disosialisasi kepada pimpinan perangkat daerah, camat dan Kades, ” instruksi bupati yaitu menginventarisir dan mengamankan seluruh aset negara/daerah baik berupa aset bergerak maupun aset tetap lainnya yang berada dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan unit kerja masing-
masing, serta menelaah dan mengkaji serta melakukan penelusuran secara cermat, ” jelas Hairudin Dodo, rabu (13/11/2019).
Selain itu, katanya, setiap pengurusan dan pengusulan administrasi dibidang aset khususnya pertanahan yang dilakukan oleh masyarakat guna menghindari terjadinya pencaplokan atau penyerobotan tanah aset negara/daerah, tidak mengeluarkan administrasi apapun baik berupa surat
keterangan dan/atau surat lainnya yang ada hubungannya dengan tanah milik negara/daerah, atau patut diduga bahwa tanah tersebut milik negara/ daerah.
Selanjutnya dalam instruksi bupati juga menyebutkan tidak memindahtangankan barang milik negara/daerah baik berupa
barang bergerak maupun tidak bergerak kepada pihak, manapun, kecuali mengikuti proses dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Senantiasa berkunsultasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah dan/atau Bagian Hukum dan HAM Setda dalam hubungannya dengan administrasi mengenai aset bergerak maupun tidak bergerak milik negara/daerah.” tambahnya.
Lebih lanjut ditegaskan jika instruksi tersebut tidak dilaksanakan hingga menimbulkan permasalahan hukum, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran
lisan, teguran tertulis hingga pemberhentian dari jabatan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” sanksi yang paling berat adalah pemberhentian dari jabatan,” tandasnya. (man)

Tinggalkan Balasan