Polres Halut Limpahkan Kasus Dugaan Korupsi ADD dan DD Torawat

0
31
Kasat Reskrim Polres Halmahera Utara, AKP Rusli Mangoda

TOBELO, HR—Polres Halmahera Utara akhirnya mengeluarkan P21 atau hasil penyidikam sudah lengkap atas kasus dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Torawat Kecamatan Kao Barat, Halmahera Utara yang terjadi tahun 2015.
Berkas perkara, barang bukti, dan tersangka selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Utara.

Tiga tersangka kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Torawat Kecamatan Kao Barat, Halmahera Utara yang terjadi tahun 2015 saat dilimpahkan ke Kejari Halut.

Dalam kasus ini, penyidik Polres Halut menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni NM mantan Kades Torawat, YT mantan sekdes dan YM mantan Bendahara desa.
Kasat Reskrim Polres Halmahera Utara AKP Rusli Mangoda mengatakan, tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Torawat Kecamatan Kao Barat, Halmahera Utara sudah ditangani selama dua tahun lebih. “Kita sudah koordinasi dengan Kejaksaan dan dinyatakan P21 sehingga hari ini kita limpahkan berkas, barang bukti, dan tersangka. ke Kejaksaan, ” papar AKP Rusli Mangoda, Kamis (24/10/2019).
Menurutnya, Akibat dari perbuatannya itu, para tersangka dijerat pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Diancam paling lama seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun denda Rp. 200 juta paling banyak Rp. 1 miliar, ” ujaranya
Seperti diketahui, Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Halmahera Utara menetapkan mantan Kades Torawat dan dua perangkat desa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 di Desa Torawat, Kecamatan Kao Barat.
Penetapan status tersangka setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan dilaksanakan gelar perkara maka penyidik menetapkan kades dan perangkat desa sebagai tersangka.
Selain itu, penetapan ketiganya sebagai tersangka karena mereka mempunyai peranan penting dalam kasus yang disangkakan. Hal itu diketahui berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara yang menyimpulkan bahwa telah terjadi kerugian negara pada ADD dan DD tahun 2015 sebesar Rp 119 juta atau sekitar 24-25 persen dari total anggaran.
Dugaan korupsi ADD dan DD yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa dan perangkat desa bermula dari adanya keluhan warga akibat pengelolaan anggarannya tidak transparan dan laporan realisasi tidak sama dengan kondisi di lapangan.(man)

Tinggalkan Balasan