Izin PLTU Rum Tidore Minta Dibuka

0
51
PLTU Rum Tidore

TIDORE,HR – Kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU) di Kelurahan Rum Balibunga Kota Tidore Provinsi Maluku Utara, menuai sejumlah masalah. Proyek yang dikerjakan PT. Rekadaya Elektrika melalui kontraktor asal China, Shandong, ini menggunakan boiler tipe Stocker Boiler (BS-40), dan mengandalkan batubara low rank 4000 kcal produksi PT. Dinamika Energitama Nusantara (DEN), sebagai bahan bakar dengan nilai kalori rendah, yakni 3.200-4.200 kkl/kg.

Proyek dengan nilai investasi Rp.283 Miliar tersebut, dimulai pada April 2008 dan beroperasi pada 10 Juni 2015. Luas area PLTU Tidore sendiri, 18,4 hektare. Namun baru 10 hektare yang terpakai. Kehadiran PLTU ini, untuk membantu sistem kelistrikan di Ternate dan Tidore melalui kabel laut. Saat ini beban puncaknya mencapai 31 Megawatt (MW).

Sebelumnya, dugaan pencemaran debu residu hasil pembakaran batubara atau disebut fly ash, dan dilakukan relokasi salah satu Sekolah Dasar ke pemukiman warga disebut dengan kampung Tojo yang masih masuk dalam wilayah Rum Balibunga, mencapai puncaknya pada Januari 2019. Saat itu, hampir seisi rumah warga di lingkungan tersebut dipenuhi debu.

Sebab jarak antara PLTU dan permukiman hanya 30 – 50 meter. Yang paling merasakan dampak dari industri ini adalah warga di lingkungan RT 005 dengan jumlah kepala keluarga (KK) 309, serta RT 004 dengan jumlah KK 205.

Masalah ini kemudian dibahas dalam rapat antara DPRD Kota Tidore, warga yang terdampak, serta perwakilan PLN Ternate dan PLTU. Dari situ, berbagai dugaan pelanggaran terungkap. Seperti belum adanya penyerahan dokumen Uji Kelayakan Lingkungan dan Uji Pengelolaan Lingkungan (UKL – UPL) ke dewan, yang diminta sejak 2017. Kemudian pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang hanya dilakukan sekali.

Alumnus Teknik pertambangan UMMU dan juga sebagai Anggota Pecinta Alam se-Maluku Utara, Fahri Idrus,ST pada Jumat(9/8) menyampaikan bahwa sederhananya masyarakat mengetahui bahwa hadirannya PLTU untuk menerangi Pulau Tidore, Pulau Maitara dan Pulau Ternate yang bahan bakarnya dari batubara.

Dia mengatakan menuju kawasan industri berbasis lingkungan dan kearifan lokal serta penataan ruang dan penegakan hukum lingkungan pada PLTU Kota Tidore Kepulauan, untuk itu dirinya meminta kepada Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dan Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan untuk menyampaikan, seperti apa isinya izin Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk membangun PLTU.

“Seperti apa isinya peraturan daerah no 25 tahun 2013 tentang Rencana tata ruang wilayah (RTRW 2013-2023), Apa itu analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) PLTU, Apakah ada surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL), serta sudah benarkah standar bakunya untuk jarak pembangunan PLTU dengan pemukiman setempat,” kata Fahri.(eky)

Tinggalkan Balasan