Hak Jawab Kadis DPM PTSP Halmahera Selatan Nasir J. Koda, S.E, M.Si

0
321
Nasir J. Koda, S.E, M.Si, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Halamhera Selatan

LABUHA,HR—Pemberitaan media online halmaheraraya.com pada edisi Jumat 23 Agustus 2019 dengan judul “Catut Nama Panitia Masjid Al- Bahrain,Oknum Ajudan Bupati Halsel Rampok Tiga OPD”. Dengan ini saya Nasir J. Koda, S.E, M.Si atas nama pribadi dan selauku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Halamhera Selatan akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pada Hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2019, halmaheraraya.com  menyajikan berita dengan Judul “Catut Nama  Panitia Masjid Al-Bahrain, Oknum Ajudan Bupati Halsel Rampok Tiga OPD, maka dengan ini saya tegaskan bahwa berita tersebut terutama pada alinea ke 3 yakni “Bahwa saya memberikan informasi tersebut dan mengaku ada tiga OPD di Halsel yang memberikan uang masing-masing Rp 5 juta  untuk pembangunan masjid kepada Ajudan Bupati Halsel (foto copy terlampir) adalah mengandung KEBOHONGAN, TIDAK BENAR, FITNAH, TIDAK AKURAT, DAN MEMUAT OPINI,  yang justru mengarah pada pencemaran nama baik saya.

Bahwa pada kesempatan ini saya perlu mempertanyakan kepada wartawan  halmaheraraya.com yang mewawancarai saya dengan inisial (echa) untuk dapat menjelaskan kepada saya dan kepada public apa pengertian dan maksud dari kata “Rampok” dalam konteks yang benar, sehingga tidak terjadi penafsiran public yang menyesatkan .

Bahwa saya menilai  wartawan halmaheraraya.com  yang mewawancarai saya panjang lebara telah memanipulir, karena  hasil wawancara tersebut dengan tujuan tertentu dan hanya memberitakan hal yang justru merugikan diri saya .

Untuk membuktikan pemberitaan halmaheraraya.com, mengandung kebohongan, dan fitnah maka dengan ini saya tegaskan bahwa Dewan Pers Pusat telah mengeluarkan putusan melalui  Risalah Penyelesaian Nomor :82/Risalah-DP/X/2019 tentang Pengaduan, Nasir J. Koda terhadap media diber halmaheraraya.com tanggal 10 oktober  2019, sbb ; 1 bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Dewan Pers  menilai media halmaheraraya.com (Teradu) terbukti  melanggar Pasal 1 dan 3 kode etik Jurnalis, karena menyajikan berita yang tidak akurat dan memuat opini yang menghakimi ; 2 teradu (halmaheraraya.com memberikan konteks yang salah terhadap hasil wawancara dengan Pengadu seolah Pengadu membenarkan terjadi perampokan dan penipuan yang dilakukan oleh ajudan Bupati Halmahera Selatan .

Bahwa oleh karena  itu pada kesempatan ini saya menyampaikan  kepada penanggung jawab  halmaheraraya.com, agar meralat atau mengoreksi berita tersebut dan hendaknya memuat hak jawab saya ini pada media halmaheraraya.com, dan meminta maaf kepada saya dan kepada masyarakat  selama 7 hari berturut-turut

Demikian hak jawab ini saya buat sebagai bentuk pertangguyngjawaban kepada public dan menggunakan hak saya sebagai warga negara dan untuk maksud  memulihkan nama baik saya, dan apabila tidak dilaksanakan maka akan saya menempuh jalur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(red)

Tinggalkan Balasan